Public Choice

Public Choice adalah sebuah sudut pandang dalam bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar atau non market phenomena. Sedangkan menurut Didik J. Rachbini, public choice diartikan sebagai penerapan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok yaitu ;

a) Masalah tindakan kolektif ( collective action)
b) Masalah mengagregasikan preferensi.

Ilmu ekonomi terlahir untuk mengatur atau memberikan arah yang tepat dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi yang langka dan politik dipakai untuk menyiasati bagaimana suatu sistem pemerintahan dilaksanakan sebagai suatu seni. Jika negara memiliki sumberdaya ekonomi yang tak terbatas , maka ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasiannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan.

Namun , jika sumberdayanya terbatas maka ada beberapa cara untuk mengaturnya antara lain :

a.  Altruisme
Merupakan pola alokasi sumber daya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Artinya ada keterlibatan moral atau emosional : karena rasa kemanusiaan , persahabatan dan sebagainya . Sebagai contoh , bantuan bencana kepada yang terkena musibah di daerah-daerah. Bantuan tersebut yang merupakan komoditas individu berubah atau bergeser menjadi komoditas publik dalam proses distribusinya.

b. Anarkhi
Merupakan suatu sistem tanpa hukum atau aturan . Jadi , suatu komoditas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu tanpa batasan dan aturan yang jelas dan pemanfaatannya bersifat anarkhi.

c. Pasar (Market)
Merupakan suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal. Sumberdaya ekonomi dapat menjadi suatu market karena adanya voluntarisme.

d. Pemerintah dan birokrasi
Merupakan lembaga yang mampu membuat aturan , menerapkan dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu dan mampu menyelesaikan masalah – masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitas. Sumberdaya ekonomi yang terbatas akan mampu dikelola oleh pemerintah dengan birokrasinya sehingga masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan dapat dieliminir.

PERKEMBANGAN PUBLIC CHOICE

Pada decade 1980-an literature politik dipenuhi tulisan-tulisan tentang rational choice atau public choice yang menjelaskan hubungan antara ekonomi dan politik melalui paradigma antara ekonomi klasik public choice (gambar)

Variabel	Ekonom kllasik	Publik Choice
Supplier	Produsen, pengusaha, distributor	Politis, parpol, birokrasi, pemerintah
Demander	Konsumen	Pemilih (voters)
Jenis Komoditas	Komoditas individu (private goods)	Komoditi public (public goods)
Alat transaksi	Uang	Suara (voters)
Jenis transaksi	Voluntary transaction (sukarela)	Politic as exchange

Perkembangan Public Choice dalam mengubah bidang-bidang sosial maupun politik sesuai hukum ekonomi klasik yang analog dengan pemerintahan dan penawaran komoditas. Dengan analogi tersebut, maka pemerintah bisa diartikan sebagai supplier, yang bisa menyediakan komoditas publik untuk masyarakat. Public Choice bukan suatu objek studi tetapi sebuah cara menelaah subjek, jadi Public choice bisa menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang efektif.